Tata Laksana Penerapan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Direksi PT Perkebunan Nusantara VI Jambi

Dari beberapa jenis pajak yang dikenakan kepada warga Negara Indonesia, sebagai salah satu diantaranya yaitu pajak pertambahan nilai (PPN) yaitu pajak yang dikerakan atas pertambahan nilai (PPN) yaitu pajak yang harus dikenakan atas pertambahan nilai barang atau jasa yang di hasilkan atau di serahkan oleh pengusaha kem pajak, baik juga pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak (BKP) mengimpor BKP, melakukan suatu usaha perdagangan atau pengusaha yang melakukan usaha di bidang jasa kena pajak (JKP).
PT Perkebunan Nusantara VI merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri kelapa sawit. Perusahaan tersebut merupakan salah satu perusahaan di Jambi dalam bidang industri kelapa sawit, Bila perusahaan melakukan pembelian terhadap Barang Kena Pajak (BKP) maka di kenakan Pajak Pertambahan nilai (PPN) masukan dan Dasar penggenaan Pajak (DPP) barang terebut dikenakan PPN instansi pemerintah, badan-badan tertentu ditunjuk sebagai pemungut PPN Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atas Jasa Kena Pajak kepada pemungut PPN pada saat membuat surat tagihan wajib membuat faktur pajak dan surat setoran pajak
Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif bentuk studi kasus yang menggambarkan proses perhitungan PPN di PT Perkebunan Nuasantara VI untuk ketepatan perhitungan PPN dengan UU PIN yaitu undang-undang No. 42 tahun 2009 dan pelaporan PPN Solusi dan saran bagian Pembelian harus lebih kompeten dalam memberikan faktur pajak kepada Accounting agar tidak terjadi keterlambatan pada saat melaporkan

Kata Kunci : Mekanisme Pelaporan, Dasar Pajak Pertambahan Nilai, Pelaporan PPN