Analisis Penerapan PPH Pasal 21 Atas Bonus Di Kantor Direksi PTPN IX Surakarta 2022

Pajak Penghasilan Pasal 21 atas bonus merupakan pajak yang dikenakan pada bonus. Bonus sendiri dapat diartikan sebagai tambahan upah yang diberikan di luar gaji atau sebagai hadiah, insentif atau upah ekstra yang diberikan kepada pegawai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penerapan pajak penghasilan pasal 21 atas bonus di Kantor Direksi PTPN IX pada tahun 2022. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan survei langsung (observasi) untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan fakta di lapangan. Sampel yang digunakan adalah data langsung dari Kantor Direksi PTPN IX Surakarta pada tahun 2022. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kantor Direksi PTPN IX Surakarta telah menerapkan peraturan pemerintah terkait pajak penghasilan dan metode yang digunakan dalam menghitung PPh Pasal 21 ata bonus adalah metode gross up. Artinya pajak yang harus dibayarkan oleh karyawan tidak dipotong dari pendapatan karyawan melainkan diberikan oleh perusahaan sebagai tunjangan pajak penghasilan. Kantor Direksi PTPN IX Surakarta memberikan bonus dari laba dan insentif kinerja kepada karyawan berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan dibayarkan setelah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).